Sri Mulyani Mulai Greget Sama Kinerja Keungan Di Pemda

Sri Mulyani Mulai Greget Sama Kinerja Keungan Di Pemda

Berita Terbaru – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati barusan lakukan rapat kerja dengan Komite IV DPD RI tentang alokasi budget Transfer ke Wilayah serta Dana Desa. Dalam rapat itu, Bekas Direktur Bank Dunia itu seringkali mengutarakan kekesalannya dengan pengendalian budget pada tingkat wilayah. Diantaranya faktanya ialah dana transfer yang mengendap beberapa ratus triliun di rekening kas biasa wilayah (RKUD).

Sri Mulyani Mulai Greget Sama Kinerja Keungan Di Pemda

Keseluruhannya, dana mengendap di rekening wilayah itu sampai Rp 186 triliun per November 2019. “Kami lihat ada banyak, sampai November 2019 masih ada Rp 186 triliun di rekening wilayah. Jadi di satu bagian kami ngambil banyak, transfer rajin, sampai sana geser ke account bank saja, tidak digunakan,” tutur ia, Selasa (14/1/2020).

Walau sebenarnya sebaiknya, dana itu dipakai untuk tingkatkan pembangunan di wilayah. Sri Mulyani juga menyorot hal tersebut di muka beberapa anggota DPD. Ia tidak ingin dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat cuma menganggur serta mengendap di rekening. “Ini yang kemungkinan jadi satu pertimbangan kita. Serta pada bulan-bulan sebelum Oktober itu akunnya dapat sampai di atas Rp 200 triliun, Rp 220 triliun di rekening wilayah,” tutur ia.

Enggan Bayar
Pensiun Sri Mulyani merasakan keberatan dengan pemda yang banyak mengambil Pegawai Pemerintah dengan Kesepakatan Kerja (PPPK), tetapi beban pembayaran pensiun diserahkan kepada pemerintah pusat. Hingga menurutnya, beban pemerintah pusat untuk berbelanja pensiun makin besar. Sesaat pemda tidak memikul beban itu.

“Di wilayah itu mengambil banyak pegawai terhitung PPPK dalam soal ini. Tetapi untuk pensiunnya itu yang memikul ialah semuanya pemerintah pusat,” tutur Sri Mulyani saat lakukan rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Selasa (14/1/2020). Budget dana penghasilan PPPK serta pendapatan masih (Siltap) Kepala Desa serta Piranti Desa tahun ini masuk dalam elemen alokasi Dana Alokasi Biasa (DAU) ke wilayah. Pemerintah lewat Kementerian Keuangan tahun ini sudah membagikan DAU sebesar Rp 427 triliun. Angka itu bertambah dari tahun awalnya yang sebesar Rp 417,8 triliun.

Penambahan itu sebab ada menambahkan budget pertolongan Siltap serta PPPK semasing sebesar Rp 1,12 triliun serta Rp 4,26 triliun yang tidak tertera di tahun awalnya. Serta Sri Mulyani menjelaskan, tidak cuma bayar dana pensiun saja, pemerintah pusat dibebani dengan kurang bayar penghasilan dari beberapa pegawai PPPK pemda.

“Jadi jika kami lihat kelak semakin lama pemerintah pusat semakin besar berbelanja untuk pensiun sesaat pemda mengambil cuma untuk bayar. Terkadang jika kurang juga kami yang bayar,” tutur ia. Oleh karenanya, Sri Mulyani juga minta Komite IV DPD RI dapat berdiskusi dengan faksi Kemenkeu supaya budget yang ditanggung pemerintah pusat dapat lebih imbang.

Akan tetapi, rekonsilasi pemberian budget di antara satu wilayah yang lain butuh dikerjakan bahasan selanjutnya. “Wilayah di Indonesia itu beragam sekali. Ada yang benar-benar kuat serta benar-benar kaya, ada yang benar-benar kurang. Jadi memang satu ketentuan susah sekali untuk dapat berlaku dengan adil buat semua pasti berlangsung kekecewaan. Jadi kita butuh terus-terusan berdiskusi tentang apa yang baik,” kata Sri Mulyani.

Pemda Merintih ke Jokowi
Selanjutnya Sri Mulyani menjelaskan, pemda tidak siap bila budget yang diberi oleh pemerintah pusat ke wilayah terpotong. Walau sebenarnya, bila lihat realisasi penerimaan pajak tahun 2019 yang seret contohnya, sebaiknya dana alokasi biasa (DAU) yang ditransfer ke wilayah turun juga untuk sesuaikan penerimaan negara. Tetapi, sebab pemda yang tidak siap dengan gerakan budget negara, Sri Mulyani menjelaskan beberapa pemimpin wilayah bersama-sama berjumpa Presiden Joko Widodo serta mengadu supaya budget transfer ke wilayah tidak terpotong.

“Wilayah itu tidak siap bikin turun, siapnya naik. Jadi saat itu (Pemda) meminta ke Pak Presiden dengan mengharu-haru biru begitu agar tidak di turunkan, hingga pada akhirnya tahun kemarin kita final, tahun ini final,” katanya. Jadi info, penerimaan perpajakan pemerintah sampai Desember 2019 tertera kurang Rp 245 triliun atau sebesar Rp 1.332 triliun dari yang sebaiknya Rp 1.577 triliun.

Sesaat, budget DAU pemerintah ke wilayah tahun ini sebesar Rp 427 triliun. Budget itu naik dari tahun kemarin yang sebesar Rp 417,8 triliun. Penambahan berlangsung karena DAU formula yang bertambah dari Rp 414,8 triliun jadi Rp 418,7 triliun, dan berlangsung penambahan DAU penambahan sebab ada budget pertolongan untuk SILTAP serta PPPK dari yang semula cuma Rp 3 triliun jadi Rp 8,38 triliun. “Jadi memang penerimaan pajak kita itu turun. Jadi harusnya yang kami bagi ke wilayah turun juga,” kata Sri Mulyani.

Tetapi, sebab penerimah wilayah yang belum siap dengan fluktuasi budget itu karena itu budget wilayah juga diputuskan jadi final dari yang sebaiknya dinamis. Dengan begitu, beban pemerintah pusat saat berlangsung deviasi atau penyelewengan atara rencana serta realisasi penerimaan makin berat.

Meminta Memiliki Menteri Keuangan
Ia juga minta supaya pemda punya menteri-menteri keuangan yang mahir dalam mengurus budget.

Pemda harus juga punya kebijaksanaan pada tingkat wilayah yang dapat jadi peredam penerimaan negara yang penuh ketidakpastian. Karena, hal sama diterapkan di tataran pemerintah pusat. “APBN harus memiliki shock absorber sebab jika tidak, jika jeblong semua sakit perut, jika naik semua muntah begitu. Jadi shock absorber-nya harus dibikin. Ini kami coba kerjakan di pusat,” jelas ia.

Walau dianya memandang wilayah belum siap untuk menerapkan kebijaksanaan itu. “Di wilayah kekuatannya benar-benar minimum saat ini. Jadi sepertinya wilayah yang perlu kita ketahui bersih saja deh. Tetapi untuk Indonesia ke depan sepertinya wilayah harus lama-lama semakin dibuat kapasitasnya,” imbuhnya.

Back to Top